Dikeluarkannya perppu no 2 Tahun 2017 oleh pemerintah menimbulkan pro kontra. Sebagian menilai perppu ini adalah bukti bahwa pemerintah telah bertindak represif terhadap ormas islam, sebagian yang lain menganggap bahwa kondisi memang teramat genting sehingga perppu ini tepat untuk dikeluarkan oleh pemerintah. Dan perdebatanpun berlanjut.

        Mari kita analisis sebenarnya apa isi perppu ini yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Perppu ini merupakan perubahan atas UU no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sebuah perubahan mendasar terjadi dimana pada UU no 17 tahun 2013 pada pasal 68 disebutkan bahwa pencabutan status badan hukum harus melalui pengadilan dan jika sudah berkekuatan hukum tetap, pada perppu ketentuan pada pasal 68 ini dihapus. Saya termasuk kepada orang yang menganggap bahwa penghapusan pasal 68 ini menjadi langkah mundur dalam demokrasi kita, karena prinsip kesetaraan antara warga negara atau badan hukum dengan negara tidak lagi terjamin. Selama ini melalui pengadilan, warga negara atau badan hukum dapat menggugat negara dan pengadilan menjadi penjaga hubungan antara warga negara/badan hukum dengan negara. Mulai sekarang badan hukum yang berupa ormas dapat dicabut status badan hukumnya, hanya dengan cara dilabeli sebagai anti pancasila oleh pemerintah, tanpa proses pengadilan, sebuah jalan menuju otoritarian gaya baru.

        Lalu kenapa sebagian orang masih ada yang merasa langkah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi ini diperlukan? Hal ini didorong oleh fenomena radikalisasi yang terjadi akhir – akhir ini. Merebaknya isu bahwa beberapa gelintir orang ingin mengganti bentuk negara kita. HTI adalah salah satu ormas yang dipandang telah menyebarkan paham untuk mengganti bentuk negara ini. Hal ini sebenarnya tergambar dari buletin Al – Islam , sebuah buletin yang diterbitkan oleh HTI, yang beredar setiap Jum’at dan selalu memojokan sistem demokrasi sebagai sistem Thogut atau bertentangan dengan islam. Bukan hanya itu buletin itu juga selalu menanamkan gagasan bahwa dengan sistem khilafah negeri ini akan makmur dan sejahtera, sebuah gagasan yang simplisitik dan lahir dari kemalasan berfikir saya rasa hehe

        Gagasan mereka yang menyatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem Thogut membuat saya kaget ketika HTI mengeluarkan statement bahwa mereka akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum melalui MK, ya benar, mereka berlindung pada prinsip demokrasi yang selama ini mereka hujat. Saya rasa ini adalah waktu yang tepat bagi HTI untuk berterima kasih kepada Hans Kelsen, seorang filsuf berkebangsaan Yahudi yang mempelopori lahirnya Mahkamah Konstitusi di Amerika yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Mahkamah Konstitusi di berbagai negara lain, termasuk Indonesia. Hans Kelsen memang sudah meninggal dan HTI tidak dapat mengirimkan bingkisan atau sowan ke kediamannya untuk berterima kasih, tapi setidaknya HTI bisa mengirimkan Al Fatihah kepada beliau sebagai tanda terima kasih. Karena tanpa Hans Kelsen, HTI tidak akan bisa menempuh jalur judicial review melalui Mahkamah Konstitusi dan itu berarti HTI tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima pembubaran sepihak. Kalo mungkin malah nanti ketika judicial review diterima dan perppu dinyatakan inkonstitusional, maka kita dapat menyebut bahwa HTI berhutang nyawa kepada tokoh berkewarganegaraan Hungaria ini. 

        Pada akhirnya prinsip demokrasi mungkin akan memenangkan HTI di MK dan saya memang berharap demikian. Karena jika itu terjadi akan membuktikan pada para aktivis anti demokrasi bahwa at the end of the day demokrasi adalah sistem yang akan menjamin hak setiap warga negara, bahkan menjamin hak – hak mereka yang berusaha menghujat demokrasi itu sendiri. Dan jika mereka tetap menganggap demokrasi sebagai sistem yang Thogut, biarlah mereka menjadi anak durhaka dari demokrasi. Tidak apa. Ya kan Om Hans?